Itu jalur pemprov, jalur provinsi. Ga bisa itu pemkot masuk tanpa kerja sama dengan pemprov, sekarang otonomi daerah pembagian pendapatan daerah lebih banyak, undang2 nya sudah ada. Klo menyalahi wewenang bisa kena kepala daerahnya. Pemerintah pusat pun ga bs sembarangan masuk ke wewenang pemkot paling keluarin inpres. Dijelasin panjang, karena UU nya banyak saling berkaitan. Yang pasti otonomi daerah klo kepala daerah nya bagus pasti daerahnya maju, klo kepala daerahnya busuk ya mundur kotanya meski pendapatan daerahnya byk layaknya kerajaan kecil yg kirim upeti ke kerajaan besar.
Bagi saya indonesia sekarang memanjakan fasilitas buat rakyatnya untuk membiayai budaya hedon, riba yg dibungkus syariah, pinjol tanpa jaminan, sehingga perputaran ekonomi bergantung pada barang impor. Budaya hidup sederhana hilang, sikap bersosialisai hilang, pansos, klo kaya pamer gpp, miskin pun juga ikut pamer.
Perjudian terlalu mengerikan dibanding masa2 pemerintahan yg lalu. Jual togel kyk counter pulsa dimana2 ada. Mending dibuat resmi dikontrol pemerintah. Pemain slot merambah ke anak2...
Indonesia yg maju harus diimbangi moral yg baik.
Kalau lihat realita di lapangan miris, perkembangan generasi sekarang.